Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto : Dok/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai rekomendasi yang dikeluarkan IMF untuk menghentikan pembatasan ekspor nikel Indonesia sebagai hal yang tidak tepat dan tidak solutif. Diketahui, pada 25 Juni 2023 lalu, lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengeluarkan dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” (IMF Country Report No. 23/221), di mana dalam laporan tersebut diberikan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia.

Catatan-catatan tersebut antara lain potensi pendapatan negara yang hilang dari nilai ekspor, keraguan terhadap keberhasilan upaya hilirisasi nikel, hingga rekomendasi untuk menghentikan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak merambat ke sumber daya lainnya. Menanggapi hal tersebut, Rofik mengatakan rekomendasi yang diberikan IMF sebagai rekomendasi yang tidak tepat dan solutif.

"Program hilirisasi nikel kita memang tidak memuaskan tetapi solusinya bukan dengan membuka ekspor kembali," ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (3/7/2023).

Rofik mengatakan pelarangan ekspor merupakan syarat awal proses hilirisasi untuk memastikan proses nilai tambah berjalan di luar negeri. "Kalau ekspor bijih nikel dibuka kembali, tidak ada mekanisme yang dapat menjamin pasokan bijih nikel untuk smelter dalam negeri. Hal ini akan memberikan sinyal yang lemah terhadap pemangku kepentingan industri akan arah dan visi hilirisasi yang kita cita-citakan," terang Politisi Fraksi PKS ini.

Rofik mengatakan sebaiknya rekomendasi IMF ini dijadikan titik tolak untuk melakukan evaluasi serius serta menyeluruh untuk meningkatkan tata kelola program hilirisasi. Pasalnya, Rofik menekankan kebijakan hilirisasi nikel ini harus untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat juga, sehingga program ini perlu dilaksanakan dengan baik.

"Dengan cara memperbaiki harga bijih nikel di dalam negeri, mengurangi insentif kepada investor asing yang selama ini diobral tanpa pertimbangan ekonomi dan sosial, memperkuat kemampuan pengusaha nasional dalam membangun smelter, menyiapkan peta jalan pohon industri, dan mulai membangun industri hilir yang lengkap untuk menyerap lebih banyak lagi hasil produksi smelter," sebut Rofik. (rdn)